lingkar2009

Untuk Pendidikan Aceh

In BERITA LMPP-Aceh on 21 Oktober 2010 at 22:54

Untuk Pendidikan Aceh

Oleh Rahmad Ardiansyah*

Rilis hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh (TKP2A) beberapa waktu lalu menjadi isyarat penting bagi kita semua–terutama pemerintah Aceh dan kabupaten/kota–betapa   kondisi pendidikan Aceh masih sangat memprihatinkan dan butuh kepeduliaan dari semua elemen bangsa Aceh. Padahal kalau melihat jumlah anggaran pendidikan yang disediakan setiap tahunnya, semestinya kualitas pendidikan Aceh pada kisaran mikro sudah jauh lebih baik dan meningkat, baik dari segi akses maupun kualitas.

Terlepas pro-kontra dari berbagai elemen dalam menilai hasil penelitian tersebut, tapi berdasarkan hasil yang ada didapati bahwa rasio guru dengan murid saja di beberapa daerah masih lumayan tinggi, sebaliknya didaerah tertentu ada yang malah ‘surplus’ guru. Namun demikian, hasil telaah statistik tentu tidak serta merta menggambarkan kondisi yang ada, sebab dalam setiap statistik terdapat margin error yang terkadang cukup besar angkanya. Kemudian rasio guru dengan siswa itupun baru ditinjau dari segi akses, belum mencakup ranah kualitas.

Sebaik apapun rasio guru dengan murid/siswa, kalau kualitas guru dan faktor penunjang mutu lainnya tidak terjamin maka hal itu juga tidak akan berarti apa-apa. Sebab apapun cerita, kualitas input dan output pendidikan lah yang menentukan kualitas outcome pendidikan. Input dan output tersebut adalah guru, kepala sekolah, supervisor/pengawas sekolah, sarana dan fasilitas pendidikan, lingkungan yang memadai, serta manajemen pendidikan itu sendiri. Dari sekian unsur ini, guru merupakan penentu utama keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat persekolahan.

Akan tetapi jika kita melihat paradigma kebijakan penganggaran pendidikan di Aceh, perhatian terhadap guru masih selalu di-nomorsekian-kan. Anggaran untuk peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru masih sangat jauh dari yang semestinya. Sebaliknya, para pemangku kebijakan lebih tertarik dan ngotot untuk pembangunan fisik seperti pembangunan gedung dan pengadaan mubelair, yang terkadang tidak menggambarkan kebutuhan yang ada di lapangan.

Para pemangku kebijakan pendidikan berlomba-lomba menjadikan program proyek fisik sebagai rutunitas tahunan, tanpa kendali dan cenderung dipaksakan. Iming-iming fee proyek masih menjadi setan yang bergelayut diotak dan benak para pemangku kebijakan pendidikan, dan tak sedikit diantara mereka yang terjerumus hingga berakhir di balik jeruji besi. Nafsu syahwat yang semacam inilah yang selalu menciderai proses kemajuan pendidikan di Aceh, dan pendidikan nasional pada umumnya.

Dinas Pendidikan Aceh selaku SKPA yang menjadi eksekutor anggaran pendidikan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Meski anggaran besar, tapi inisiatif dan kreatifitas pemangku kebijakan di instansi ini sangat rendah. Padahal ditangan mereka lah bagaimana manajemen pendidikan Aceh ditata secara baik. Setiap tahun regulasi pendidikan Aceh yang dilahirkan oleh instansi ini, baik atas inisiatif kajian maupun hasil evaluasi pendidikan secara kumulatif, sangat sedikit dan bahkan banyak yang tidak mengena (sesuai kebutuhan).

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan hingga kini tidak terimplementasi dengan baik. Sebaliknya usulan masyarakat seperti yang pernah penulis usulkan dengan kawan-kawan LMPP-Aceh menyangkut perlunya Qanun Guru, hingga kini juga tidak ada respon. Pun itu tidak dianggap urgen, semestinya masih banyak regulasi lain yang perlu dibuat, baik menyangkut manajemen keguruan, tata kelola anggaran, regulasi perselolahan, beban kerja dan penghasilan kepala sekolah, optimalisasi supervisi sekolah, dan juga partisipasi masyarakat dalam pendidikan melalui Komite Sekolah, setiap tahun juga itu-itu saja tanpa ada suatu perubahan sebagaimana yang diharapkan.

Padahal, kebanyakan pejabat teras di Dinas Pendidikan Aceh notabene merupakan individu yang memiliki latar belakangan pendidikan di bidang pendidikan. Ada yang berasal dari guru, akademisi, lulusan pascasarjana LPTK ternama dalam dan luar negeri, dan lain sebagainya. Tapi ketika dihadapkan dengan rutinitas kerja pengelolaan pendidikan, semua tampak seperi bingung dan kalang kabut untuk menempatkan diri mereka pada posisi yang tepat dalam memajukan pendidikan Aceh. Sebaliknya malah memperkuat barisan cenderungisme dan terjebak dalam pusaran birokrasi.

Akibat arah pencapaian pendidikan yang tidak terukur dan tidak ’dikondisikan’ sebagaimana mestinya, maka hasil penyelenggaraan pendidikan di Aceh selalu itu-itu saja tanpa ada suatu kemajuan yang berarti. Untuk menghadapi berbagai persoalan yang melimuti pendidikan Aceh ini, maka diperlukan perhatian khusus dari para pemimpin Aceh.

Dengan tidak bermaksud untuk menggurui para pemangku kebijakan yang sudah lebih faham dan berpengalaman soal pendidikan, saya menyarankan beberapa hal untuk mengatasi persoalan pendidikan di Aceh ini. Pertama, pemerintah Aceh harus benar-benar serius dan punya hati besar untuk membangun pendidikan Aceh,  sebaliknya tidak boleh kompromi dengan berbagai ’pengkhianat’ yang selalu me-ngacau-balau-kan pembangunan pendidikan Aceh.

Kedua, dalam konteks kebijakan pendidikan, pemerintah Aceh harus pandai-pandai ’merengek’ kepada Jakarta untuk bisa diberi kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pendidikan, utamanya menyangkut regulasi pendidikan yang terkait dengan masalah tenaga pendidik dan evaluasi pendidikan. Perdamaian abadi masih menjadi posisi tawar yang efektif bagi Aceh untuk merayu Jakarta, salah satunya dalam hal urusan pendidikan.

Bila pun itu dirasa terlalu bernada ’tinggi’, maka bisa juga melalui konsolidasi dengan provinsi-provinsi lain yang kondisi pendidikannya masih berstatus kategori tertinggal, untuk menggasak menteri terkait agar membuat regulasi yang berpihak dan menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di daerah-daerah tersebut.

Ketiga, taatilah Renstra Pendidikan Aceh 2007 – 2012 yang telah disusun oleh Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh. Hargailah kinerja MPD Aceh yang telah bersusah-payah melahirkan Renstra tersebut dan perbanyak lah mendengar saran dan masukan mereka agar roda penyelenggaraan pendidikan Aceh tidak terus ’goyang’.

Keempat, hargailah berbagai masukan dari masyarakat yang disampaikan lewat berbagai saluran komunikasi publik yang ada.  Apapun, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam mengawasi dan menyukseskan penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Maknai setiap masukan yang ada dengan tidak terlalu ngotot menggunakan mekanisme ’kehumasan’ untuk menghindari kritik dan saran masyarakat, termasuk yang disuarakan oleh para pemerhati atau pengamat pendidikan.

Dan, kelima, tempatkan lah orang-orang yang berhati dan berjiwa besar dalam mengurusi pendidikan, bukan orang-orang yang hanya pintar membual dan menampik tudingan yang ada. Membangun pendidikan Aceh ke arah yang lebih maju memerlukan manusia-manusia yang amanah, kreatif, jujur, berdedikasi tinggi, cerdas dan visioner. Karna hanya tipikal manusia seperti inilah yang tidak tega melihat pendidikan Aceh ini terus terpuruk dan tertinggal.***

 

* Ketua Umum Lingkar Mahasiswa Peduli Pendidikan Aceh (LMPP-Aceh)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: